Jasa Raharja sebagai Asuransinya Masyarakat Indonesia memiliki 4 Misi penting yang dinamakan “Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja” dimana diantaranya tidak hanya menjalankan tugas melindungi korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas saja, namun juga berkepentingan dalam mendukung pembangunan masyarakat khususnya pada lingkungan sekitar.
Berkaitan dengan hal tersebut, pada Senin (24/02/2014) Jasa Raharja Cabang NTB menggelontorkan dana Program Kemitraan kepada 9 mitra binaan. “Pada hari ini kami menyalurkan dana Program Kemitraan pada sembilan mitra binaan dengan nilai total dua ratus juta rupiah” Jelas Kanit PKBL Jasa Raharja NTB, Sugeng Hariadi.
Pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, H. Zainal Arifin bertempat di Ruang Rapat Kantor Jasa Raharja NTB. “Sebelum acara penyaluran ini kami mulai, ada baiknya Bapak dan Ibu mengetahui secara lengkap, siapakah Jasa Raharja dan dari mana dana Program Kemitraan ini dapat kami salurkan.” Buka Kepala Cabang.
Kepala Cabang kemudian memberikan penjelasan bahwa sumber dana Program Kemitraan adalah dari penyisihan laba Jasa Raharja setiap tahunnya. “Namun perlu kami tekankan bahwa, Dana Program Kemitraan merupakan dana bergulir, sehingga ketaatan Mitra Binaan untuk mengangsur setiap bulannya sangat berguna untuk calon mitra binaan selanjutnya yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut. “pesan Kepala Cabang.
Kanit PKBL kemudian menjelaskan, bahwa dari 9 mitra binaan yang mendapat penyaluran tersebut terdapat mitra binaan unggulan, yaitu Kerajinan Cukli (hiasan ornamen meubel khas NTB) UD. Lomart Gallery. Disisi lain, Jasa Raharja juga semakin perhatian terhadap kebutuhan masyarakat untuk maju dan berkembang.
Semoga dengan adanya Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Jasa Raharja membuat masyarakat NTB maupun masyarakat Indonesia menjadi semakin maju dan memiliki jiwa enterpreneurship yang tinggi.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi NTB khususnya di pulau Lombok diharapkan jeli dan tepat dalam menyambut tiap kesempatan untuk berkembang.
Sekretaris Daerah Rosiady H Sayuti mengatakan dengan demikian, roda perekonomian daerah bisa bergulir dengan dorongan dari sektor UMKM tersebut.
"Tantangan bertambah, godaan makin tinggi. Kita berpacu bukan dengan melodi lagi. Kita berpacu dengan waktu, sekarang siapa cepat dia dapat," ujar Rosiady dalam sambutannya dalam Seri Kelas Keuangan UKM Kreatif di Senggigi, Senin (21/11/2016).
Rosiady menambahkan, saat ini peluang yang terbuka lebar ada pada industri kreatif terutama pada industri film, musik, animasi, dan digital.
Lebih lanjut, Rosiady mengatakan saat ini terdapat 644 ribu usaha yang ada di wilayah NTB. Dari jumlah tersebut 89,8% merupakan usaha mikro dan sisanya merupakan usaha kecil. Para pengusaha tersebut dominan menggunakan modal sendiri yang terkadang masih belum jelas struktur pembukuan keuangannya.
Untuk itu, Rosiady berpesan agar para pengusaha UMKM mulai sadar akan pentingnya pembukuan dan rencana keuangan yang terstruktur, agar usaha mereka tersebut dapat naik kelas dan mudah mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.
Anggota DPR RI HM Syamsul Lutfi, SE., M. Si menjelaskan, pemerintah pusat telah menunjuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project pengembangan ekonomi Syari’ah nasional.
“Ini merupakan gerbang bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi berbasis koperasi syari’ah,” kata Syamsul Luthfi di Pancor Lombok Timur, Ahad (31/7/2016).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, potensi pengembangan ekonomi dengan geliat dunia pariwisata di daerah ini sangat dirasakan oleh masyarakat NTB pada umumnya.
“NTB sebagai pilot project ekonomi syari’ah diharapkan mampu mendirikan dan mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi syari’ah,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Syamsul Luthfi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Timur ini menjelaskan, provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan terbentuknya 500 koperaai syari’ah. Karena itu, dia berharap peran Satuan Tugas (Satgas) Hamzanwadi bisa menjadi pelopor pembentukan koperasi syari’ah yang merupakan agenda besar bagi provinsi Nusa Tenggara Barat itu.
Hal yang mendalam yang perlu dilakukan sejak dini, menurut Syamsul Luthfi, yakni memperkuat managemen ekonomi. Pelatihan korelasi syari’ah perlu ditingkatkan guna mencapau tujuan.
Ditunjuknya Pemprov NTB sebagai Pilot Project ini, imbuhnya, tentu memiliki dasar. Terlebih NTB salah satu daerah yang mayoritas berpenduduk muslim. Sehingga tidak heran, NTB mendapatkan penghargaan di bidang pariwisata berlabel wisata halal. Ini harus ditopang dengan pergerakan ekonomi secara syari’ah juga agar memiliki keseimbangan.
